Hukum Judi Online Kian Berat, Ini Aturan Terbarunya!

Berikut ringkasan terbaru terkait semakin beratnya hukum terhadap judi online di Indonesia — termasuk regulasi, sanksi, dan upaya penegakan hukum.

📄 Landasan Hukum & Aturan Terbaru

Di Indonesia, judi — termasuk judi daring — dilarang: selain aturan “konvensional”, kini regulasi juga mengatur secara tegas lewat undang-undang elektronik. hukumonline.com+2DESDM SUMSEL+2
Berdasarkan Undang‑Undang ITE (terbaru: UU No. 1 Tahun 2024), Pasal 27 ayat (2) melarang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik yang “memuat perjudian”. peraturan.bpk.go.id+2hukumonline.com+2
Pelanggaran atas ketentuan di UU ITE ini bisa dikenai sanksi berat: pidana penjara hingga maksimal 10 tahun, dan/atau denda sampai Rp10 miliar. hukumonline.com+2tempo.co+2

👮 Penegakan & Upaya Pemerintah untuk Perang terhadap Judi Online

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama lembaga terkait terus memperkuat upaya penegakan: blokir konten atau situs judi daring, memutus jalur pembayaran, hingga deteksi rekening terindikasi judi. ANTARA News+2ANTARA News+2
Hingga 2025 tercatat ada puluhan juta konten judi online yang di-“take down” dari berbagai platform digital. Kominfo+2tempo.co+2
Pendekatan tidak hanya represif — juga preventif dan edukatif, termasuk pemantauan dan pelaporan transaksi keuangan, serta upaya bersama antar-instansi untuk memberantas “jaringan” judi daring. PPATK+2PPATK+2

⚠️ Siapa Saja yang Bisa Dijerat & Risiko Hukum

Siapa pun yang “mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi perjudian” lewat media elektronik bisa dijerat berdasarkan UU ITE. hukumonline.com+1
Tidak hanya bandar atau penyelenggara — bahkan mereka yang mempromosikan (misalnya lewat media sosial / influencer) juga dapat dijerat hukum dengan ancaman sama. JDIH Kabupaten Banyuwangi+1
Jika terbukti: bisa dipidana dengan hukuman hingga 10 tahun penjara, dan/atau denda miliaran rupiah. hukumonline.com+1

📉 Dampak & Perkembangan Terbaru

Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa transaksi judi online sepanjang 2025 tercatat mencapai sekitar Rp 155 triliun — meskipun menurun dari tahun sebelumnya. https://www.metrotvnews.com
Penurunan diyakini sebagian akibat keberhasilan langkah komprehensif pemerintah: pemblokiran situs, pemutusan jalur pembayaran, serta peningkatan penegakan hukum. https://www.metrotvnews.com+2ANTARA News+2
Namun demikian praktik judi online masih tetap terjadi — menunjukkan bahwa penegakan harus tetap konsisten, termasuk pemantauan jalur keuangan, edukasi masyarakat, dan pencegahan akses kembali. ANTARA News+2kumparan+2

🧭 Kesimpulan

Regulasi terhadap judi online di Indonesia kini jauh lebih tegas dan sistematis ― dengan dasar hukum baru yang jelas (UU ITE), ancaman pidana berat, dan upaya penegakan menyeluruh. Bila Anda atau orang di sekitar Anda berdampak atau memiliki informasi terkait praktik judi daring, penting untuk menyadari bahwa risiko hukum dan sosialnya serius.

Kalau Anda mau — saya bisa cek ringkasan terbaru (2024–2025) dari kasus konkretnya: siapa saja yang telah ditangkap / dijerat hukum karena judi online, untuk melihat bagaimana implementasinya di lapangan. Mau saya cari itu untuk Anda sekarang?